SINGKEP, JEBAT.ID — Sejumlah tokoh masyarakat di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, bersama anggota Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep (BP2KKS), menggelar rapat terbatas guna membahas kelanjutan proses pemekaran wilayah menjadi kabupaten tersendiri.
Dalam rapat yang digelar belum lama ini, para peserta sepakat membentuk Tim Akselerasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep (TAPKKS). Tim ini akan bertugas menyusun langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan pemekaran wilayah yang dinilai sudah terlalu lama tertunda.
Pertemuan yang dipimipin langsung oleh Ketua BP2KKS, Agus Norman itu dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari anggota DPRD Kabupaten Lingga, perwakilan partai politik, hingga tokoh agama dan masyarakat. Fokus pembahasan adalah menelusuri kembali perkembangan dokumen usulan pemekaran dan mempersiapkan kelengkapan persyaratan administratif serta teknis.
Anggota TAPKKS, M. Sabirin, mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan bentuk konsolidasi awal untuk menyatukan kembali semangat dan langkah bersama dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep.
“Rapat ini bukan hanya untuk mengingat perjuangan yang sudah lama berjalan, tapi juga untuk memastikan arah ke depan lebih terstruktur. Kita akan cek sejauh mana dokumen pemekaran ini sudah berjalan, apakah masih di provinsi atau sudah sampai ke pusat,” kata Sabirin.
Ia menegaskan TAPKKS akan segera menginventarisasi ulang seluruh dokumen yang pernah diajukan dan menjalin komunikasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Kami ingin memastikan tidak ada data yang tertinggal atau perlu direvisi. Semuanya akan kami susun kembali, termasuk peta wilayah, data dukung, dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep meliputi wilayah Kecamatan Singkep, Singkep Barat, Singkep Selatan, dan Singkep Pesisir dan Kecamatan Kepulauan Posek.
TAPKKS akan segera merumuskan langkah kerja jangka pendek untuk mempercepat proses lanjutan pemekaran tersebut.
Wacana pemekaran ini bukan hal baru. Masyarakat di wilayah Pulau Singkep telah lama menyuarakan kebutuhan akan kabupaten sendiri demi memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan ekonomi wilayah.
Menurut sejumlah tokoh masyarakat yang hadir, perjuangan ini adalah bentuk aspirasi rakyat yang telah melalui proses panjang dan perlu dukungan lebih luas, termasuk dari pemerintah pusat.
(Adhe Bakong)
