LINGGA, JEBAT.ID – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC Apdesi) Kabupaten Lingga, Amren, mengapresiasi langkah tegas Polres Lingga yang telah menerima dan memproses laporan hukum Kepala Desa Tinjul, Amren, terkait kisruh lahan yang melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya.
Dalam keterangannya pada Jum’at (2/5/2025), Amren menyatakan bahwa tindakan cepat aparat penegak hukum (APH) adalah bentuk nyata keberpihakan kepada hukum dan kepastian perlindungan terhadap aparatur pemerintahan desa yang tengah menjalankan tugasnya secara sah.
“Apdesi Kabupaten Lingga memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Lingga. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi kepala desa dari tekanan dan tindakan intimidatif yang mencederai wibawa pemerintah desa,” ujar Amren.
Kepala Desa Tinjul ini juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada aparat kepolisian yang telah menanggapi laporannya dengan serius. Ia menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan semata-mata membela diri, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera agar tidak ada lagi praktik premanisme yang berlindung di balik nama organisasi sipil.
“Saya secara pribadi dan sebagai kepala desa, sangat mengapresiasi kinerja Polres Lingga. Langkah ini penting, bukan hanya untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk memberi sinyal tegas bahwa tidak boleh ada lagi aksi premanisme berkedok LSM yang seenaknya mengganggu ketertiban dan menginjak-injak kewibawaan desa,” tegas Amren.
Amren menambahkan bahwa mediasi sudah dicoba, tapi tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang kini dilaporkannya. Oleh karena itu, proses hukum menjadi satu-satunya jalan yang layak ditempuh.
“Ini bukan soal pribadi, ini soal prinsip. Jika kita terus membiarkan praktik seperti ini, maka desa-desa akan menjadi arena bebas bagi kelompok-kelompok yang bertindak di luar hukum. Cukuplah ini menjadi pelajaran,” tambahnya.
Apdesi Kabupaten Lingga menyatakan siap mendampingi seluruh kepala desa yang mengalami persoalan serupa, dan mendesak agar setiap tindakan yang merusak stabilitas desa ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu.
(Adhe Bakong)
