LINGGA, JEBAT.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Prestasi ini menjadi yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak beberapa tahun terakhir, dan sekaligus menegaskan keberlanjutan upaya Pemkab Lingga dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2024 tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan BPK RI, yang menyatakan bahwa laporan keuangan Pemkab Lingga telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta mencerminkan keandalan dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan publik.
Bupati Lingga, M. Nizar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian tersebut. Ia menyebut bahwa capaian opini WTP ini bukan semata hasil kerja teknis, melainkan juga cerminan dari sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penguatan sistem pengendalian internal, serta dukungan penuh dari legislatif dan masyarakat.
“Ini adalah hasil kerja kolektif dan konsistensi dari seluruh jajaran Pemkab Lingga. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala OPD, tim pengelola keuangan, serta pihak-pihak yang selama ini mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel,” ujar Bupati M. Nizar dalam konferensi pers usai menerima LHP dari BPK.
Ia juga memberikan penghormatan kepada Tim Auditor BPK RI yang telah menjalankan tugas pemeriksaan dengan profesional, objektif, dan berorientasi pada perbaikan sistem.
“Kami sangat menghargai kerja sama dan bimbingan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Temuan dan catatan yang diberikan akan menjadi dasar bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Menurut Bupati, pencapaian opini WTP ini tidak boleh membuat Pemkab berpuas diri. Sebaliknya, hal ini harus menjadi pendorong untuk terus memperkuat integritas birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari komitmen yang lebih besar untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Kami akan terus mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lingga,” tegasnya.
Dengan keberhasilan meraih opini WTP delapan kali berturut-turut, Kabupaten Lingga masuk dalam jajaran daerah yang berhasil mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.
(Adhe Bakong)
