Oleh _ Adhe Bakong
Setelah rumah Ahmad Sahroni jadi ajang kemarahan rakyat, dan rumah Eko Patrio berubah jadi tempat bagi-bagi barang gratis, kini giliran rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dijadikan lokasi “tutorial perampasan aset” versi rakyat.
Ini bukan drama atau sandiwara. Selama bertahun-tahun, DPR ribut soal RUU Perampasan Aset—aturan yang katanya untuk menyita harta koruptor dengan cepat. Tapi nyatanya, mereka hanya duduk di ruang ber-AC, berdebat tak berujung, menunda-nunda tanpa ada hasil nyata. Rakyat bosan menunggu.
Malam 30 Agustus 2025, rakyat mengambil langkah nyata. Kalau DPR lambat, mereka sendiri yang akan menjalankan aturan itu langsung di lapangan, tanpa tanda tangan pejabat mana pun.
Targetnya jelas: rumah anggota DPR yang punya wajah publik, terkenal, kaya, dan mewah. Dalam pandangan rakyat, dialah simbol politisi baru yang penuh glamor dan jauh dari janji-janji keadilan.
Saat pagar rumah Uya roboh, itu bukan sekadar kerusakan fisik. Itu adalah suara rakyat yang memutuskan, “RUU Perampasan Aset versi kita, sah dan berlaku hari ini.”
Uya Kuya sempat mencoba meredakan dengan video permintaan maaf lewat Instagram, mengatakan tak ada niat buat gaduh. Tapi rakyat sudah lelah dengan omong kosong. Mereka tak butuh maaf, mereka mau tindakan nyata—mereka ingin tutorial.
Dan tutorial itu terjadi: barang berharga hilang, koleksi kucing bernilai miliaran raib, meja, kursi, bahkan sapu lidi pun ikut dibawa. Rakyat tak peduli—ini bentuk protes nyata bahwa keadilan tidak perlu menunggu proses yang berbelit-belit.
Ini ironi besar: DPR gagal menjalankan tugasnya, rakyat justru lebih cepat dan tegas. Undang-undang yang tertunda, rakyat buat sendiri dengan cara mereka. “Ini caranya, tonton, tiru, dan sesuaikan.”
Uya Kuya, yang dulu ahli trik sulap, kini tak mampu menjaga rumahnya. Dulu dia pengatur jebakan, sekarang dia yang terjebak. Inilah pertunjukan nyata di mana rakyat jadi pemeran utama, politisi jadi penonton, dan undang-undang hanya hiasan kosong.
Sejarah akan mengingat ini sebagai bab baru perjuangan rakyat: setelah Sahroni dan Eko, kini Uya. Siapa lagi berikutnya? Tak penting. Yang jelas, rakyat sudah mulai membuat “RUU jalanan” sendiri.
Ini peringatan keras untuk DPR: jangan remehkan rakyat. Jika rakyat sudah bisa merampas aset sendiri, jangan heran kalau mereka bikin undang-undang baru bernama “Balas Dendam Kolektif.”
Saat itu tiba, DPR tak perlu repot sidang paripurna lagi. Cukup tunggu di rumah masing-masing, karena rakyat sudah siap datang membawa palu.
