LINGGA, JEBAT.ID – TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengusulkan pembentukan zona penyangga (buffer zone) di kawasan Pulau Dabo Singkep, sehubungan dengan rencana pembangunan smelter bauksit sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi antara TNI AL dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan pada tahun lalu.
“Pada 7 Juni 2024 telah digelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan,” ujar Tunggul kepada media, Sabtu (21/6).
Permintaan zona penyangga diajukan karena lokasi pembangunan smelter berada berdekatan dengan area latihan militer TNI AL. Zona penyangga dinilai penting untuk menjaga keamanan dan mendukung aktivitas operasional TNI AL.
Tunggul menambahkan bahwa dalam kesepakatan tersebut juga dimuat permintaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar memberikan hak pengelolaan atas wilayah latihan militer kepada TNI AL.
“Sebagai tindak lanjut, TNI AL telah mengirimkan surat resmi kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemhan),” ungkapnya.
Sebelumnya, perwakilan dari Pelaksana Tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan turut menggelar rapat koordinasi dengan Kemhan dan TNI AL untuk membahas status lahan PSN pembangunan smelter bauksit yang berada di kawasan latihan militer Pulau Dabo Singkep.
Rapat yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (18/6) itu menyoroti pentingnya posisi strategis Pulau Dabo Singkep bagi pertahanan nasional serta operasional TNI AL, sekaligus membahas potensi pemanfaatan lahan di wilayah tersebut.
“Pertemuan dengan jajaran Kemhan dan TNI AL merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah tanpa mengabaikan kepentingan pertahanan negara,” tulis akun resmi Instagram @kantorstafpresidenri.
Kantor Staf Presiden (KSP) juga menyatakan bahwa sejumlah inisiatif tindak lanjut telah disepakati bersama, khususnya terkait skema pemanfaatan lahan yang tetap mengedepankan fungsi strategis kawasan militer.
“KSP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pelaksanaan PSN secara terukur dan berimbang,” demikian pernyataan tersebut.
(Sumber: IDM)
