JEBAT.ID,LINGGA – Isu dugaan pengadaan bibit tanaman fiktif yang melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lingga kembali mencuat dengan agenda tersembunyi. Ini adalah upaya yang jelas untuk mendiskreditkan lembaga di tengah momen politik sensitif.
Meski BPK Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan audit mendalam dan menemukan tidak ada pelanggaran, provokasi ini terus berlanjut. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim, Sumarno, menegaskan, BPK telah memeriksa setiap detail pengadaan tanpa menemui indikasi pelanggaran.Namun, klaim ini tampaknya tidak cukup untuk menghentikan serangan politik.
“Isu yang beredar masih ada kekeliruan. Bukti-bukti pencairan SP2D ada, tapi belum tercantum dalam pemberitaan yang muncul. Ini juga terjadi sebelum masa jabatan saya, namun kami siap untuk menunjukkan dokumen dan dokumentasi kepada siapa saja yang ingin mengecek kebenarannya,” ujarnya.
Tuduhan “mark up” yang dilontarkan juga dianggap hanyalah strategi kotor untuk merusak reputasi dan kredibilitas pemerintah daerah.
“Kesalahpahaman ini muncul karena bukti pencairan tidak dilaporkan secara utuh.
Ini jelas menunjukkan adanya manipulasi informasi yang berbahaya. Kami punya dokumen dan data yang bisa diakses publik,” bantah Sumarno.
Di tengah ketegangan ini, Ketua Perkumpulan Pemuda Tempatan (Perpat) Kabupaten Lingga, Frans Wijaya, dengan berani menyerukan masyarakat untuk menolak provokasi.
“Kita harus cerdas! Jangan biarkan isu murahan ini mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya penting. Pilkada bukan arena untuk saling menjatuhkan,” tegasnya.
Frans menekankan pentingnya menjaga integritas dan tidak terjebak dalam permainan politik yang hanya akan memperburuk situasi.
“Kita harus bersatu demi Pilkada yang bersih dan demokratis. Ini bukan saatnya untuk kompromi dengan informasi yang menyesatkan,” serunya.
Dengan klarifikasi tegas dari Disperkim dan seruan untuk menjaga perdamaian, diharapkan masyarakat dapat melihat jelas bahwa polemik ini adalah taktik untuk menggoyang stabilitas menjelang Pilkada. Jangan biarkan isu-isu tidak berdasar ini mengacaukan proses demokrasi kita.
(Adhe Bakong)
