JEBAT.ID – LINGGA,Pekerjaan lapis tambahan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi fungsional dan struktural perkerasan atau biasa disebut Overlay di ruas jalan raya Kota Dabo Singkep yang dinilai tak maksimal ini tiba-tiba berhenti.
Sejumlah Tokoh Masyarakat Kritisi Paket preservasi jalan dan jembatan Pulau Lingga dan Pulau Singkep dengan nomor kontrak HKD 201/SP-HS/Bb 24.5.3/11/2024/02.
Diduga, proyek preservasi jalan dan jembatan Pulau Lingga dan Pulau Singkep dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Murni dengan nilai kontrak Rp. 5 Miliyar ini tidak memiliki dokumen lengkap dan melanggar aturan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sebelumnya, pengerjaan overlay jalan yang berada di depan Kantor Bea Cukai Dabo Singkep, Kabupaten Lingga menuju arah Kantor Cabang Bank Riau Kepri Dabo Singkep ini menuai kritikan dari sejumlah kalangan masyarakat.
Dengan menghabiskan anggaran Negara sebesar Rp. 5 Miliyar untuk pekerjaan lapis tambahan atau overlay diatas jalan mulus yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga melalui Dinas PUTR Kabupaten Lingga itu dinilai tidak tepat sasaran.
Dengan nominal penggunaan anggaran negara yang fantastis untuk jarak kurang lebih 100 meter itu kini menjadi perhatian masyarakat.
Sebelumnya, salah satu Aktivis Vocal di Kabupaten Lingga, Zuhardi, mengatakan bahwa proyek overlay jalan dengan nilai kontrak Miliyaran rupiah itu seakan-akan sengaja untuk menghamburkan anggaran negara.
“Itu proyek ngawur, hanya menghabiskan uang negara saja, ada 2 paket dengan total nilai 60 Miliyar lebih, dan untuk jarak kurang lebih 100 meter ini saja menghabiskan 5 milyar,” ucap Zuhardi tidak lama ini.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Generasi Anak Melayu (GERAM) Kabupaten Lingga, Zulfikar, mengatakan bahwa pengerjaan lapis aspal yang dilakukan diruas jalan tersebut tidak tepat guna.
“Ini proyek Nasional, seharusnya lebih disiplin dengan aturan dan sesuai diperuntukkan dijalan yang memang layak untuk diperbaiki, dan pengerjaannya juga harus sesuai dengan SOP kerja, karna berdampak pada keselamatan pekerja dan masyarakat umum yang melintasi diarea tersebut,” tegas Zulfikar.
Lebih lanjut, Zulfikar, mengungkapkan bahwa perkerjaan yang dilakukan pada sore hari disaat jam pulang kerja kantor hingga malam hari tersebut dinilai justru memaksa keadaan.
“Dengan anggaran yang besar, ini sangat disayangkan pekerjaan lapis aspal itu dilakukan dijalan yang masih sangat bagus ini, dan juga situasi dilapangan saat itu tidak sesuai dengan SOP keselamatan tidak ada pembatas antara perkerja dan pengendara kendaraan roda dua dan empat atau pejalan kaki yang melewati area tersebut,” tambahnya.
Kendati demikian, Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Lingga, Novrizal mengatakan bahwa perkerjaan ruas jalan Nasional itu memiliki spek khusus.
Hal ini dikarenakan jalan yang lintasi kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan lebih memiliki beban yang berbeda.
“Perkerjaan ruas jalan nasional ini pernah kami usulkan, dan terkait teknisnya itu kewenangan pelaksana dilapangan karna ini proyek ruas jalan Nasional bukan Kabupaten,” terang Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lingga, Novrizal, saat dikonfirmasi owntalk.co.id
Disinggung terkait perkerjaan yang dilakukan pada lintas yang dinilai masih layak, Novrizal menerangkan bahwa ruas jalan nasional memiliki karakter struktur khusus.
“Ruas jalan Nasional berbeda dengan ruas jalan Kabupaten, mereka punya kriteria spek tersendiri, karnakan lintas jalan Nasional harus diperhitungkan lebih jauh beban kendaraan yang setiap hari melintasi jalan tersebut,” ungkap Novrizal.
Saat ini, pekerjaan lapis tambahan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi fungsional dan struktural perkerasan (Overlay) ruas jalan diarea tersebut belum selesai dan tidak maksimal, sehingga ruas jalan yang sebelumnya mulus dan rata menjadi tidak rata serta rawan kecelakaan.
