LINGGA, JEBAT.ID – Proses pencarian lahan pengganti terkait rencana pembangunan smelter alumina di Pulau Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, terus bergulir. Sekitar dua bulan lalu, surat resmi mengenai usulan lahan pengganti telah dikirimkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan), dengan tembusan kepada Presiden RI dan DPR RI.
Lahan pengganti ini sebenarnya ditujukan kepada PT Tiansan, selaku pihak pengembang proyek. Namun, PT Tiansan kemudian memohon bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga (Pemda Lingga) untuk mencarikan solusi lokasi alternatif yang tidak mengganggu kawasan strategis militer.
Merespons hal tersebut, Pemda Lingga mengusulkan dua lokasi alternatif sebagai lahan pengganti:
Pekajang Besar, Kecamatan Lingga.
Pulau Sebangka, Kecamatan Senayang.
Pihak Lanal Dabo Singkep telah menjalin komunikasi dengan Pemda Lingga mengenai usulan tersebut. Saat ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) telah menunjukkan ketertarikan untuk menelusuri titik koordinat wilayah yang diusulkan, khususnya di wilayah Pulau Sebangka.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyampaikan bahwa Pemkab Lingga mendukung penuh percepatan pembangunan proyek smelter, namun tetap memperhatikan aspek strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan pertahanan negara.
“Kami ingin pembangunan berjalan lancar, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek keamanan dan kepentingan pertahanan nasional. Karena itu kami bersedia membantu mencarikan lokasi alternatif yang sesuai,” ujar Bupati Nizar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa komunikasi dengan pusat, termasuk Kemhan dan TNI AL, akan terus ditingkatkan agar rencana pembangunan tidak terhambat.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Dapil Kepulauan Riau, Bapak Endipat Wijaya (Fraksi Gerindra, Komisi I), juga ikut menjembatani agar Pemda Lingga bisa segera bertemu langsung dengan Menhan ataupun KSAL, guna mempercepat proses penyesuaian rencana pembangunan dan penetapan lahan pengganti.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan menjaga kedaulatan serta fungsi pertahanan negara.
(Adhe Bakong)
