JEBAT.ID,LINGGA – Pemerintah Kabupaten Lingga dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi BBM Nelayan Tahun 2024 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga pada Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat ini diadakan untuk membahas ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering menjadi kendala bagi para nelayan dalam menjalankan aktivitas perikanan.
Dalam rapat tersebut, Pjs Bupati Lingga mendampingi langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk membahas permasalahan yang dihadapi para nelayan, khususnya terkait akses dan distribusi BBM.
Hadir pula Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), serta para penampung BBM dari berbagai wilayah Kabupaten Lingga, yang turut menyampaikan masukan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
Pjs Bupati Lingga menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan para penyedia BBM agar distribusi berjalan lancar dan tidak menghambat aktivitas nelayan.
“Ketersediaan BBM bagi nelayan adalah hal yang sangat krusial untuk keberlanjutan sektor perikanan. Kami berharap, melalui koordinasi ini, kita bisa menemukan solusi untuk memastikan pasokan BBM tetap stabil dan mudah diakses oleh nelayan di seluruh wilayah Kabupaten Lingga,” ujar Pjs Bupati Lingga dalam rapat tersebut.
Rapat ini juga menjadi kesempatan bagi para penampung BBM untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan BBM. Beberapa penampung mengungkapkan bahwa distribusi yang tidak merata dan tingginya biaya operasional menjadi hambatan utama dalam menyediakan BBM bagi para nelayan.
Ketua HNSI Kabupaten Lingga turut menyampaikan aspirasi dari para nelayan yang sering menghadapi kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. Ia berharap agar pertemuan ini menghasilkan langkah konkret yang bisa membantu mengurangi beban nelayan dalam memperoleh BBM.
Selain membahas tantangan distribusi BBM, rapat ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yang diharapkan dapat segera diterapkan. Salah satunya adalah rencana untuk memperkuat jalur distribusi dan penyimpanan BBM di beberapa titik strategis, sehingga nelayan dapat lebih mudah mengakses pasokan BBM. Diharapkan pula adanya koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga terkait untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan BBM.
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi dan evaluasi ini, Pemkab Lingga dan DKP Provinsi Kepulauan Riau berharap dapat menemukan solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas sektor perikanan di wilayah tersebut.(**)
