JEBAT.ID,LINGGA – Isu dugaan korupsi dalam pengadaan tanaman hias untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lingga akhirnya mendapat bantahan tegas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) setempat. Jum’at,(4/10/24).
Kepala Bidang Permukiman, Sumarno SE, dengan lugas menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah sesuai dengan prosedur, tanpa ada penyimpangan atau penggelembungan harga.
Menurut Sumarno, pengadaan tanaman bonsai yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 dengan total anggaran sebesar Rp 294.500.000 sudah melalui kajian matang.
Ia memastikan bahwa setiap bibit yang diadakan, mulai dari bonsai beringin hingga anting putri, benar-benar ada di lapangan dan tidak ada unsur fiktif seperti yang diduga oleh sejumlah pihak.
Sumarno mengungkapkan, karena harga tanaman hias memang cukup tinggi, proses pengadaan tidak bisa dilakukan melalui lelang melainkan dengan penunjukan langsung, yang tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Harga yang kami terapkan sudah berdasarkan harga pasar, jadi tidak ada mark-up atau penggelembungan harga yang selama ini diisukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sumarno juga membantah keras adanya intervensi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga, Maratusholeha M. Nizar, terkait pengadaan ini. Meski sempat memberikan rekomendasi jenis tanaman hias untuk Gedung Daerah Daik, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Dinas Perkim, yang pada saat itu menolak usulan tersebut karena harga yang dianggap terlalu tinggi.
“Saya tegaskan, Ketua Tim Penggerak PKK tidak pernah ikut campur, apalagi mengintervensi proses pengadaan ini. Semua keputusan ada di kami, pihak dinas, dan itu bisa saya pertanggungjawabkan,” kata Sumarno.
Dengan semua fakta yang ada, Dinas Perkim Lingga memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proyek ini. Isu korupsi yang bergulir hanyalah spekulasi tak berdasar.
“Kami terbuka untuk setiap pemeriksaan dan siap membuktikan bahwa semua pengadaan ini sah dan sesuai aturan,” tutup Sumarno.
(Adhe Bakong)
