LINGGA, JEBAT.ID – Pulau Singkep kembali menjadi sorotan setelah isu pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep mencuat di tengah masyarakat. Meski belum ada pembahasan resmi atau forum terbuka, wacana untuk memisahkan Pulau Singkep dari Kabupaten Lingga mulai ramai diperbincangkan, baik di kalangan tokoh masyarakat maupun warga biasa.
Wacana pemekaran ini bukan hal baru. Sejak tahun 2014, sudah ada Tim Pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep yang sempat menginisiasi langkah-langkah awal seperti kajian administratif, pengumpulan dokumen pendukung, hingga konsultasi dengan lembaga pusat seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait batas wilayah. Namun, upaya tersebut harus terhenti akibat moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat secara nasional. Moratorium ini membuat seluruh proses pemekaran di daerah, termasuk di Singkep, tertunda tanpa kejelasan waktu.
Kini, seiring munculnya kembali pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), semangat untuk melanjutkan perjuangan pemekaran mulai tumbuh lagi. Masyarakat menilai pemekaran bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Marbeska, Ketua LSM Melayu Pulau Singkep, menyuarakan dukungan kuat terhadap wacana ini.
“Kita tidak ingin berkonflik dengan pemerintah induk, tapi harus diakui, wilayah Singkep belum berkembang optimal. Pemekaran bukan soal ambisi politik, tapi soal masa depan masyarakat. Kita ingin pelayanan lebih dekat, infrastruktur lebih merata, dan pengelolaan sumber daya yang lebih berpihak pada masyarakat lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Latief, tokoh sosial di Lingga, menilai isu pemekaran perlu kembali dikawal secara serius oleh para tokoh dan elemen masyarakat.
“Singkep punya potensi besar, tapi selama ini kita sulit bergerak karena keterbatasan kebijakan dan akses. Menjadi kabupaten sendiri akan membuka ruang baru dalam hal pengelolaan anggaran dan pembangunan. Tapi tentu, harus ada kesiapan riil, bukan hanya semangat. Ini perjuangan jangka panjang,” kata Latief.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam proses pemekaran adalah pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa poin penting yang harus dilengkapi antara lain:
Kemandirian Fiskal
Calon DOB harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri tanpa tergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat. Ini mencakup potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang mencukupi.
Kesiapan Infrastruktur
Tersedianya fasilitas dasar pemerintahan seperti kantor bupati, DPRD, serta sarana jalan, air bersih, dan listrik yang layak.
Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Harus ada tenaga kerja yang cukup dan kompeten untuk mengisi struktur birokrasi dan pelayanan publik.
Dukungan Sosial dan Politik
Dukungan dari masyarakat, tokoh adat, DPRD, serta pemerintah provinsi menjadi syarat penting agar pemekaran tidak menimbulkan konflik horizontal atau penolakan di kemudian hari.
Kajian Akademik dan Dokumen Pendukung
Termasuk naskah akademik, peta wilayah, data kependudukan, potensi ekonomi, serta rencana jangka panjang pembangunan daerah.
Contoh serupa bisa dilihat dari Kabupaten Natuna, yang kini tengah mendorong pemisahan dari Kepulauan Riau untuk membentuk Provinsi Natuna-Anambas. Dukungan politik, kajian akademik, serta alasan strategis-geopolitik menjadi dasar kuat yang membuat upaya mereka terus bergulir meski juga masih terhambat moratorium.
Wacana pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep kini kembali menjadi percakapan publik yang relevan. Banyak pihak berharap, jika pemerintah pusat resmi mencabut moratorium, Singkep bisa menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan karena telah melalui proses panjang dan memiliki kesiapan dasar yang kuat.
(Adhe Bakong)
