LINGGA, JEBAT.ID — Anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Sui Hiok, secara tegas meminta pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan bersikap adil dan profesional dalam menyikapi kisruh trayek kapal antara operator Lintas Kepri dan Oceanal 9 yang kini menjadi sorotan publik.
Menurut Sui Hiok, polemik yang terjadi tidak memiliki dasar kuat karena kedua kapal memiliki rute operasional yang berbeda.Lintas Kepri melayani rute Dabo Singkep – Sungai Tenam – Batam, sementara Oceanal 9 berlayar dari Pancur – Senayang – Sungai Tenam – Tajur Biru – Benan – Batam.
“Satu-satunya titik temu hanya di Sungai Tenam, dan itu pelabuhan transit, bukan pelabuhan pangkal,” jelasnya. Senin, (28/04/25).
Ia mengungkapkan, masyarakat Dapil 2 yang mencakup Kecamatan Senayang, Temiang Pesisir, Katang Bidare, dan Bakung Serumpun, selama ini hidup dalam ketimpangan layanan transportasi laut. Meski secara administratif terdapat trayek resmi, namun banyak kapal tidak beroperasi secara rutin atau bahkan tidak singgah di pulau-pulau tersebut.
“Selama ini masyarakat kami sudah cukup bersabar. Jika ada warga sakit, mereka kesulitan untuk dirujuk ke Daik atau Batam karena kapal tak pasti. Biaya besar harus dikeluarkan untuk transportasi, yang semestinya bisa ditopang oleh kebijakan publik yang berpihak,” ujar politisi yang dikenal vokal dalam isu-isu kepulauan itu.
Kehadiran Oceanal 9, menurut Sui Hiok, merupakan bentuk komitmen swasta dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pulau, yang patut diapresiasi dan didukung. Namun ia menyayangkan adanya kebijakan yang menghambat operasional kapal tersebut.
“Beberapa hari lalu, Oceanal 9 dipaksa menunggu di Pelabuhan Sungai Tenam hingga Lintas Kepri melintas. Ini tidak masuk akal. Bagaimana jika ada kondisi darurat, sementara kapal harus menunggu? Ini bukan soal jadwal, ini soal nyawa dan kepentingan rakyat.” pungkasnya.
Ia pun meminta Dinas Perhubungan Lingga dan pihak syahbandar untuk bersikap netral dan mengedepankan prinsip pelayanan publik.
“Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan operator tertentu. Jangan sampai monopoli transportasi laut justru menyandera mobilitas rakyat di pulau-pulau kecil.”
Sui Hiok juga menyampaikan bahwa sejumlah camat di wilayah Dapil 2 telah mendesaknya agar memperjuangkan keberlanjutan operasional Oceanal 9.
“Saya dihubungi langsung oleh para camat. Mereka minta Oceanal 9 dipertahankan karena memang terbukti membantu. Maka saya akan kawal ini sampai tuntas.” ungkapnya.
Kisruh trayek kapal ini menambah daftar panjang tantangan transportasi laut di wilayah kepulauan seperti Lingga, yang selama ini masih menghadapi kesenjangan infrastruktur dan layanan publik. Sui Hiok menekankan, pemerintah daerah harus hadir dan menyelesaikan persoalan ini dengan berpihak pada keadilan sosial.
“Jangan korbankan kepentingan rakyat pulau karena konflik kepentingan. Transportasi laut adalah urat nadi kehidupan kami. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah,” Tutupnya.
(Adhe Bakong)
